PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BADAN KEAGAMAAN PADA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA (OWNERSHIP RIGHTS ON THE LAND BY THE RELIGIOUS AGENCY THROUGH ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE FOUNDATION ACCORDING TO THE INDONESIAN LAND LAW)
Abstract
Abstrak
Pemberian tanah dengan status hak milik menurut PP.38.1963 hanya dapat dilakukan untuk keperluan badan hukum tertentu yang pemanfaatan tanahnya berhubungan erat dengan faham keagamaan dan sosial. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang keagamaan, sosial, kemanusiaan dan dakwah, kenyataannya tidak diberikan hak milik tetapi hak guna bangunan dan hak pakai. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis hak milik atas tanah yang diberikan pada YLPI Riau. Hasil analisis menunjukkan, YLPI Riau dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan dan dimungkinkan mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini disebabkan oleh YLPI Riau merupakan badan hukum privat dan berasas islam, pendirianya berdasarkan akta notaris nomor.10 tahun 1957, terdaftar dalam Daftar Yayasan nomor AHU-0017152.AH.01.12. Tahun 2018, kegiatan yang dilakukannya berhubungan erat dengan paham keagamaan dan sosial. Tanah dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi iaitu UIR. Hak milik yang diberikan tidak mempunyai right of disposal.
Kata kunci: Badan keagamaan, hak milik, hokum pertanahan, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam
Â
Abstract
According to Government Regulation (PP) No. 38 of 1963 the offering of land ownership can be provided for the sake of certain legal entity by which the use of such land should be closely related to religious, education and social interests of community. The Islamic Education Institute Foundation of Riau (the so called YLPI) running its business in education, religious, and social matters until now has not been given right of ownership by government, but only right to use over the land. The purpose of this study is to analyze the status of right to use given by government to YLPI in view of the applicable law. The results show that YLPI is a legal entity running its business in education, religious, and social matters in fact can be endorsed right of ownership over the land belong to it. YLPI was establiched in 1957 on basis of Notary Deed No. 10 of 1957. Even, YLPI is also registered ai Ministry of Law and Human Rights under the Number AHU-0017152.AH.01.12. of 2018
Keywords: Â Badan Keagamaan, rights of ownership, Land and Foundatio, Yayasan Lembaga Pendidikan IslamReferences
A.P. Parlindungan. 1996. Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dan Sejarah Terbentuknya, Mandar Maju.
A.P. Parlindungan. 1998. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
Aslan Noor. 2006. Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Indonesia: Mandar Maju.
Bernhard Limbong. 2014. Politik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka
Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Harizontal Suatu Konsep. Menyosong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Moh. Mahfud MD. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres
Arifin Bur & Desi Apriani. 2017. Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, UIR Law Review. UIR Press, Pekanbaru.(sdh dibaiki)
Arifin Bur. 2018. Laporan Hasil Penelusuran Legalitas Tanah YLPI Riau Menjadi Hak Milik Badan Hukum Keagamaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. YLPI Riau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau. 2018. Pernyataan Keputusan Rapat YLPI Riau, Akta Notaris No. 18 Tanggal 20 September 2018, Notaris Ivo Fidriyani, 2018.
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau.2018. Anggaran Rumah Tangga YLPI Riau (ART), Tanggal 4 Juli 2018, Ketua Pengurus YLPI, 2018.
