REFORMASI POLRI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA GOVERNANS KELESTARIAN (THE REFORMATION OF POLRI AND PUBLIC SERVICES IN GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE AND SUTAINABILITY GOVERNANCE FRAMEWORK)

Abstract

Abstrak

Era reformasi yang berkembang dalam kehidupan politik, hukum, dan ekonomi di  Indonesia saat ini dipengaruhi oleh suasana tatanan kehidupan masyarakat yang berkembang dalam lingkup global, yang pada intinya menuntut diwujudkannya iklim demokratisasi dengan ciri adanya kepastian hukum, keadilan atau keseimbangan untuk semua pihak, serta keterbukaan dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satu pemenuhan tuntutan keperluan tersebut adalah diwujudkannya organ aparat penegak hukum dan ketertiban umum yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bebas dari pengaruh kekuasaan birokrasi pemerintahan maupun militer. Institusi POLRI sebagai unsur penegak hukum dan ketertiban umum dalam sistem keamanan nasional dituntut untuk mampu mewujudkan iklim kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu kemampuan POLRI sebagai lembaga publik yang mandiri dan profesional, setara dengan tingkat kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Pada hakikatnya, tuntutan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas POLRI merupakan salah satu keperluan dalam mewujudkan berbagai tuntutan masyarakat pada era reformasi. Untuk itu, berbagai pola kerja, paradigma, maupun tatanan kemampuan POLRI harus dapat disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan dalam menciptakan good governance dalam kerangka governans kelestarian saat ini. Status kemandirian yang diperoleh POLRI saat ini dihadapkan dengan tantangan internal dan eksternal terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Orientasi ini pada akhirnya akan mendukung proses reformasi itu sendiri.

 Kata kunci: Reformasi POLRI, Governans Kelestarian

 

 

Abstract

The reform era that developed in political, legal and economic in Indonesia is influenced by the atmosphere of social order growing in global scope, which basically requires the accomplishment of democratization climate characterized by lack of legal certainty, fairness or balance for all parties, as well as openness in people's living systems. One of the fulfillments of the demands of these needs is the realization of the law enforcement agencies and public order professionals in the implementation of duties and functions, free from the influence of government bureaucratic power and even the military. POLRI institution as the element of law enforcement and public order in national security system is required to be able to realize the climate of legal certainty, justice and openness in the implementation of its roles and responsibilities. To achieve this, it takes a POLRI capability as an independent and professional public institution, equivalent to the level of community life it serves. In essence, the demands of professionalism in the implementation of the POLRI task are on the needs in realizing the various demands of society in the reform era. To that end, the various patterns of work, paradigm, and order of POLRI's ability must be adjusted to the various demands of life in creating good governance within the framework of sustainability governance. The independence status acquired by the POLRI is currently faced with internal and external challenges related to the improvement of public services. This orientation will ultimately support the reform process itself.

 Keywords: POLRI Reformation, Sustainability Governance