THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY IN SIGI REGENCY, CENTRAL SULAWESI, INDONESIA (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH, INDONESIA)
Abstract
Abstract
This study is carried out to describe and analyze the implementation of the public information disclosure policy in Sigi Regency. This research is a qualitative research that uses descriptive analysis approach. In this study, we gathered the reality regarding the implementation of public information disclosure policy in the Sigi Regency and described the supporting and inhibiting factors of the implementation process. Data collection techniques used were interviews, observation and document study. The results of the study indicate that the implementation of the public information disclosure policy in Sigi Regency has not been optimally implemented. Out of nine indicators that affect policy implementation according to Grindle, there are four variables that have not been implemented, while the other five variables have been implemented. In the policy content variable, there are still three out of six variables that have not been implemented: 1) the interests of the target group; 2) types of benefits; and 3) the location of decision making. While the other three implemented indicators are: 1) the desired degree of change; 2) program implementation; and 3) the resources involved. Furthermore, in the policy content variable which consists of three indicators there is still one indicator that has not been implemented which is the power, interests and strategies of the involved actors. While the other two implemented indicators are: 1) the characteristics of institutions and authorities; and 2) compliance and responsiveness.
Keywords: Grindle Model of Policy Implementation; Public information
Â
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengungkapan informasi publik di Kabupaten Sigi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dalam studi ini, kami mengumpulkan kenyataan mengenai implementasi kebijakan pengungkapan informasi publik di Kabupaten Sigi dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengungkapan informasi publik di Kabupaten Sigi belum dilaksanakan secara optimal. Dari sembilan indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Grindle, ada empat variabel yang belum diimplementasikan, sementara lima variabel lainnya telah diimplementasikan. Dalam variabel konten kebijakan, masih ada tiga dari enam variabel yang belum diimplementasikan: 1) kepentingan kelompok sasaran; 2) jenis manfaat; dan 3) lokasi pengambilan keputusan. Sedangkan tiga indikator lain yang diterapkan adalah: 1) tingkat perubahan yang diinginkan; 2) implementasi program; dan 3) sumber daya yang terlibat. Selanjutnya, dalam variabel konten kebijakan yang terdiri dari tiga indikator masih ada satu indikator yang belum diimplementasikan iaitu kekuatan, minat, dan strategi aktor yang terlibat. Sedangkan dua indikator lain yang diterapkan adalah: 1) karakteristik lembaga dan otoritas; dan 2) kepatuhan dan responsif
Kata kunci:Â Model Grindle Implementasi Kebijakan; Informasi kebijakan
References
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Dey, T. R. 2002. Understanding Public Policy. New Jersey: Prinrice Hall Upper Saddle River.
Eroshkin, S. Y., Kameneva, N. A., Kovkov, D. V. & Sukhorukov, A. I. 2017. Conceptual System in the Modern Information Management. Procedia Computer Science 103(October 2016): 609–612.
Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik 1(1).
Kadji, Y. 2004. Implementasi Kebijakan Publik dalam Persfektif Realitas. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2010). Indonesia.
Leo, A. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Meter, D. Van & Horn, C. Van. 1975. THe Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. In Administration and Society (Vol. 6). London: Sage.
Nugroho, R. 2012. Public Policy (edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Purnawansyah, D., & Lestari, Y. 2014 . Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Jurnal KMP 2(1): 1–102.
Subarsono, A. G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
Wahab, A. & Solichin. 2012. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Zhu, M., & Li, A. 2017. Media guiding effects on public perceptions of the Chinese government anticorruption: Evidence from a survey experiment. Procedia Computer Science 122: 447–454.
