ANALISIS YURIDIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK (THE JUDICIAL ANALYSIS OF TAX BILLING BY FORCED LETTERIN THE ENFORCEMENT OF TAX LAW)
Abstract
Abstrak
Kewenangan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh aparatur pajak secara teori dapat dibenarkan. Kerana kewenangan itu sebagai bahagian yang melekat pada pejabat organ negara (Direktorat Jeneral Pajak). Â Kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk beschikking, dengan menerbitkan sebuah surat dengan nama penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kedudukan Surat Paksa dalam sistem hukum merupakan bentuk law inforcement yang keras terhadap wajib pajak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nombor 19 Tahun 2000. Surat Paksa bersifat eksekutorial memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang sudah inkrach van gewijsdevonnis, sehingga langsung dapat dieksekusi. Efektifitas penegakan hukum oleh aparatur pajak dengan menggunakan Surat Paksa, belum seluruhnya berjalan efektif terbukti masih adanya tunggakan wajib walau pun sudah diberikan surat paksa. Oleh sebab itu penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam sistem penagihan pajak, merupakan bentuk tindakan hukum awal yang dapat dilakukan oleh aparatur pajak
Kata Kunci: Penagihan pajak, surat paksa dan penegakan hukum.
Â
Abstract
The authority of tax billing by using forced letter committed by apparatus of tax theoretically could be justified due to of that authority as an inherent part against apparatus of state organ (General Directorate of Tax). Such authority is implemented in form of beschiking (policy) by releasing a letter so called Tax Billing by Forced Letter. The status of forced letter in legal system counstitutes as a part hard law enforcement against the taxpayer as regulated in Act No 19/2000. Such letter is nature excetutorial has legal binding as equal as court decision which incracht van gerwijisdevonnis, so that directly could be executed. Effectiveness of law enforcement by the apparatus of tax by using the forced letter has not implemented yet effectively proved by the existence of compulsory arrears although the forced letter has been given. Therefore, the tax billing by forced letter in system of tax billing, constitutes of earlier law action could be committed by the apparatus.
Keywords: Tax billing, forced letter, law enforcement
References
Bohari. 2004.Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dina Fatmadika, Heru Susilo, Rosita Rachma Agusti. Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 Tahun 2016, halaman 4.
E. Utrecht. 1966.Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Penerbitan Universitas Jakarta.
Evans Emanuel Sinulingga, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Jurnal Lex Administratum, Vol. I/N0.1/Jan-Mrt/2013, halaman 19.
Galang Asmara.2006. Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
Khudzaifah Dimyati. 2010.Teori Sasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 -1990. Yogyakarta: Genta Publishing
La Ode Husen. 2009. Hukum Pajak dan Hak Privilege. Bandung: CV. Utomo.
Mochtar Kusumaatmadja.1978. Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Moeljo Hadi. 2001.Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah Berdasarkan pada UU No. 19 Tahun 2000.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad Djafar Saidi. 2007.Pembaharuan Hukum Pajak.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pandapotan Ritonga, Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Santikom Vol. 11 No. 3, September 2012, halaman 216.
Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J.van Buuren dan F.A.M.Stroink. 1993.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke empat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim. 1982.Filsafat Hukum Pidana (dalam Tanya Jawab). Jakarta:Rajawali.
R. Santoso Brotodihardjo. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Eresco.
RDH. Koesumahatmadja. 1975.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni
Rochmat Soemitro. 1976. Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Cetakan ke empat. Bandung: PT.Eresco.
Rochmat Soemitro. 1988. Asas dan Dasar Perpajakan 2,Bandung: PT. Eresco.
Rochmat Soemitro. 1992.Pengantar Singkat Hukum Pajak,Bandung: PT. Eresco.
T. Gilarso. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Edisi Revisi. Yogyakarta:Kanisius.
W.F. Prins & R. Kosim Adisapoetra.1978.Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,Jakarta: Pradnya Paramita.
Wiratni Ahmadi. 1996. Pajak Tanah Sebagai Upaya Sinkronisasi Kebijaksanaan Pengenaan pajak Tanah dan Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.
