IMPLIKASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) (IMPLICATION OF AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT IN TESTING REPLACEMENT GOVERNMENT REGULATION OF LAW (PERPU) ON CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVES ASSEMBLY (DPR))
Abstract
Abstrak
Indonesia adalah negara hukum dan untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun ketika MK, sebagai penafsir konstitusi, menyatakan berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perpu, muncul kontroversi pendapat: MK telah menyimpang dari konstitusi, dan sebaliknya, MK telah benar dalam menafsirkan konstitusi walaupun dengan menambah kewenangannya. Masalah kajian adalah mengapa MK menyatakan dirinya berwenang menguji Perpu mengingat konstitusi hanya memberikan kewenangan menguji hanya pada undang-undang? Bagaimana implikasi dari penggunaan kewenangan itu pada hak konstitusional DPR dalam melakukan political review? Kajian ini bersifat kajian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan beberapa kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisa yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil kajian menyatakan bahawa penggunaan kewenangan pengujian Perpu oleh MK, adalah suatu perubahan materi konstitusi, dapat menyebabkan perampasan hak konstitusional DPR dalam menggunakan political review, atau dapat menyebabkan Perpu itu sudah tidak sesuai dengan aslinya.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, pengujian Perpu, Hak Konstitusional DPR
Â
Abstract
Indonesia is a state of law and to realize the principle of the rule of law, the constitution must be guarded and upheld. Amandment to the constitution in 2002 gave the Constitutional Court the authorithy to review laws (undang-undang) against the constitution. When the Constitutional Court interpreted the constitution, the Constitutional Court stated that besides  the law, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) included regulations that could be tested. Fomulation of problem, first: why did the Constitutional Court state that it was authorized to review the Perpu, even though the constitution gave the authority to review only for the law.Second, how isthe implication of the constitutional rights of the House of Representatives in using political review (the right to accept or reject the Perpu).This study is a normative study, with the approach to legislation plus several cases of law review. The type of data is secondary data and data analysis is descriptive qualitative.The results of the study stated that the authority of the Constitutional Court in examining thePerpu was an addition to the erticles of the constitution and could lead to seizure of the constitutional rights of the DPR (political review). Even though, it  has not been the Constitutional Court decision which has resulted in the DPR's constitutional rights can not be used.
Keywords: Constitutional Court, testing Perpu, Constitutional Rights of the DPRReferences
Anwar Usman. 2019. UU Pemilu Terbanyak Dimohonkan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Harian Media Indonesia
Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti. 2014. Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bambang Sutiyoso. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bambang Sutiyoso. 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 15(3), page 364.
Bahtiar. 2015. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Hadi Setia Tunggal (ed.). 2007. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua. Jakarta: Harvarindo.
Husnu Abadi & Efendi Ibnususilo.2017. Kajian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Dampaknya pada Kebebasan Berasosiasi. Seminar Malaysia-Indonesia. Desember 2017. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Husnu Abadi & Wira Atma Hajri.2017. Pemuatan Norma hukum, yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Deepublish
Ibnu Sina Chandranegaqra.2012. Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009. Jurnal Yudisial 5(1), 14
Iskandar Muda. 2013. Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitutionalitas Perpu. Jurnal Konstitusi 10(1), page 83
Jimly Asshiddiqie. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Pers.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Yarsif Waatampone.
Mirza Satria Buana. 2009. Politik Hukum Undang-undang Pemilihan Presiden 2009. Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum 16(2), page 243
Moh. Mahfud MD. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
Ni’matul Huda. 2010. Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi 7(5), page 90.
Riri Nazriyah. 2010. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17(3), page 403.
Wira Atma Hajri & Rahdiansyah. 2017. Menghidupkan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa Amandemen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24(4), page 569.
http://jakarta45.wordpress.com. Diakses 2-1- 2019.
