THE FORMULATION DESIGN OF REGIONAL REGULATIONS POLICY IN THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES: STUDY ON HANDLING VAGABONDS AND BEGGARS IN PALU CITY (PERENCANAAN REKABENTUK KEBIJAKAN REGULASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: KAJIAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU)

Abstract

Abstract

Vagabonds and beggars become one of the social problems that are not easy to solve. The reality of vagabonds and beggars has taken root in developing countries, especially in Indonesia which its existence is inevitable in people's lives, especially those who live in urban areas. This study aims to provide an overview process of Formulation of Regional Regulation Policy on Handling Vagabonds and Beggars in the Regional House of Representatives (DPRD) of Palu City. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The research was conducted at the Regional House of Representatives of Palu City. The results of the study showed that the formulation of regional regulation policy on Handling Vagabonds and Beggars began with several stages. The first stage of problem identification, the tendency of this stage is that there is still disco-ordination between agencies that have the authority to handle vagabonds and beggars in Palu City which results in the drafting of long-standing regional regulations. The fact that the reality of Palu local government requires a legal foundation and regulation for handling vagabonds and beggars which is more procedural and proportional. The second stage will be the agenda-setting, which focuses on the legal basis of formation. The agenda-setting in the formulation process is still running as it is. The third stage of alternative selection, through discussions at the Regional Regulatory Agency (Bapemperda) of the DPRD in Palu, is currently still being discussed by the special committee. In the special committee process, comparative studies were also conducted in several other regions which have successfully handled vagabonds and beggars, as well as public hearings with stakeholders to get input or suggestion. The fourth stage is policy setting, which includes the facilitation of the Governor through the Central Bureau of Law of the Central Sulawesi Province, followed by a plenary session in order to approve the enactment of the DPRD, and then the registration by the Governor and the City Regional Secretariat to be submitted to the Social and Manpower Office for the socialization and implementation.

Keywords: Formulation, problem identification, agenda setting, alternative selection, policy setting, vagabonds, and beggars

 

Abstrak

Gelandangan dan pengemis menjadi salah satu masalah sosial yang tidak mudah dipecahkan. Realitas para gelandangan dan pengemis telah berakar di negara-negara membangun, terutama di Indonesia yang keberadaannya tidak boleh dihindari dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan peraturan daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dimulai dengan beberapa tahap. Tahap pertama identifikasi masalah, kecenderungan tahap ini adalah masih ada diskoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kota Palu yang menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sudah lama berlaku. Kenyataan bahwa realitas pemerintah daerah Palu membutuhkan landasan dan peraturan hukum untuk menangani gelandangan dan pengemis yang lebih prosedural dan proporsional. Tahap kedua dari penetapan agenda, yang berfokus pada dasar hukum pembentukan. Pengaturan agenda dalam proses formulasi masih berjalan sebagaimana adanya. Tahap ketiga pemilihan alternatif, melalui diskusi di Badan Pengatur Daerah (Bapemperda) DPRD di Palu, saat ini masih dibahas oleh komite khusus. Dalam proses komite khusus, studi banding juga dilakukan di beberapa daerah lain yang telah berhasil menangani gelandangan dan pengemis, serta audiensi publik dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan atau saran. Tahap keempat adalah penetapan kebijakan, yang mencakup fasilitasi Gubernur melalui Biro Hukum Pusat Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti dengan sidang paripurna dalam rangka menyetujui ditetapkannya DPRD, dan kemudian pendaftaran oleh Gubernur dan Sekretariat Daerah Kota untuk diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk sosialisasi dan implementasi.

Kata kunci: Perumusan, identifikasi masalah, penetapan agenda, pemilihan alternatif, penetapan kebijakan, gelandangan, dan pengemis