SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES REKRUTMEN ANGGOTA POLRI POLDA SULAWESI TENGAH YANG BERSIH TRANSPARAN AKUNTABEL DAN HUMANIS (BETAH) KE ARAH KELESTARIAN GOVERNANS

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana mekanisme seleksi dan bagaimana pelaksanaan rekrutmen yang telah dilaksanakan pada Polda Sulteng dalam rangka membentuk calon Bintara Polri yang profesional. Permasalahan yang dimunculkan pada penelitian ini adalah pelaksanaan rekrutmen seba Polri dalam Rangka Pembentukan Sumber daya Manusia Polri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kaedah pengamatan terlibat, wawancara dengan Kadit pers, staf Biro Personel dan panitia penerimaan Calon Bintara Polri. Kaedah analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yang didahului dengan pengumpulan data, gejala atau fakta tentang proses rekrutmen yang ditemukan di Biro Personel baik melalui wawancara, observasi maupun pemeriksaan dokumen, dilanjutkan dengan menganalisa hubungan-hubungan antar gejala atau fakta yang ada dilapangan dengan teori. Dari hasil analisa yang digunakan dapat disimpulkan bahwa (1) sistem rekrutmen yang dipakai adalah sistem desentralisasi dengan indikasi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah, (2) dalam pelaksanaannya transparan dan objektif sehingga tercapai kompetensi yang sehat, sehingga tercapai kompetensi yang sehat guna mencegah penyimpangan-penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan meemperhatikan prinsip-prinsip yang baik antara lain Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), (3) Harus terlebih dahulu membenahi kultur pengemban fungsi pembinaan SDM itu sendiri serta meningkatkan kualitas personel Polri agar mampu menjawab tantangan masyarakat pada penegakan supremasi hukum dan supremasi sipil dalam lingkungan pemerintahan yang demokratis, (4) Memerlukan komitmen moral diantara masing-masing pihak yang terkait dengan pembinaan SDM Polri untuk mampu dan mau menjalankan proses pembinaan SDM secara transparan, integritas, akuntabel, dan profesional. Serta ada sanksi hukum bagi pihak yang melanggar komitmen moral tersebut. Saran yang diberikan adalah dalam proses rektrutmen hendaknya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan; panitia seleksi yang benar-benar bersih, jujur, berintegritas tinggi, bermoral dan memegang teguh etika profesi serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas); jika terjadi kendala harus segera dibenahi agar tidak terjadi pembenaran terhadap terjadinya penyimpangan; keteladanan dari pimpinan sangat dibutuhkan.

Kata kunci:Rekrutmen, bersih, transparan, akuntabel, humanis

 

Abstract

This study aims to examine the extent to which selection mechanisms and how the implementation of recruitment has been implemented at the Central Sulawesi Police in order to form a professional candidate POLRI BINTARA. The problem raised in this research is the implementation of recruitment as the Police in the Framework of Human Resource Establishment POLRI. Data collection techniques used are by using observation methods involved, interviews with KADIT PERS, staff Bureau Personnel and the admissions committee candidates BINTARA POLRI. Analytical methods used are qualitative analysis preceded by data collection, symptoms or facts about the recruitment process found in the Bureau Personnel either through interviews, observation or document examination, followed by analyzing the relationships between symptoms or facts that exist in the field. From the analysis result used can be concluded that (1) recruitment system used is decentralization system with indication of authority given to area (2) in the implementation of transparent and objective so as to achieve healthy competence, so as to achieve healthy competence to prevent the deviation / misuse of authority by taking into account the good principles such as Clean, Transparent, Accountable and Humanist (BETAH) (3) must first improve the culture of the human resource development function itself and improve the quality of POLRI personnel in order to be able to answer the challenge of the society in upholding the supremacy of law and civil supremacy in democratic governance (4) requires a moral commitment between each party related to the development of POLRI's human resources to be able and willing to carry out the process of human resource development in a transparent, integrity, accountable, and professional manner. And there are legal sanctions for those who violate the moral commitment. The advice given is in the process of recruitment should be carried out consistently and consistently to the rules that have been set; The selection committee is really clean, honest, high integrity, moral and uphold professional ethics and accountable (accountability); If there are obstacles must be addressed in order to avoid justification of the occurrence of irregularities; Exemplary leadership is needed.

Keywords: Recruitment, clean, transparent, accountable, humanist